IKAPPNIS : Jadwal Imsakiyah 1437 H Wilayah Palembang dan Sekitarnya

Read More

Mudir PPNI Seribandung

Read More

PENDIRI PON-PES NURUL ISLAM SERIBANDUNG

Read More

MENENTUKAN ARAH PENGEMBANGAN MA PPNI SERIBANDUNG ; SEBUAH TAWARAN SOLUSI

MENENTUKAN ARAH PENGEMBANGAN MA PPNI SERIBANDUNG ;
SEBUAH TAWARAN SOLUSI
M U H T A R O M, S.Pd.I

PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
2009



MENENTUKAN ARAH PENGEMBANGAN MA PPNI SERIBANDUNG ;
SEBUAH TAWARAN SOLUSI

BAB I
PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan hal yang sangat penting. Setiap orang dikenai pendidikan dan melaksanakan pendidikan. Proses transfer pengetahuan, nilai, dan keterampilan dari satu generasi ke generasi berikutnya pastilah melalui proses pendidikan. Anak-anak menerima pendidikan dari orang tuanya dan manakala anak-anak ini sudah dewasa dan berkeluarga mereka juga akan mendidik anak-anaknya. Begitu pula pendidikan yang dilaksanakan disekolah. Pendidikan tidak pernah terpisahkan dari kehidupan manusia.
Pada mulanya pendidikan yang dilakukan manusia terjadi karena insting atau naluri, suatu sifat pembawaan, demi kelangsungan hidup keturunannya. Insting atau naluri merupakan sifat pembawaan sejak lahir, suatu sifat yang tidak perlu dipelajari terlebih dahulu. Mendidik secara insting segera diikuti oleh mendidik yang bersumber dari pikiran dan pengalaman manusia. Manusia mampu menciptakan cara-cara mendidik karena perkembangan pikirannya. Demikianlah makin lama makin banyak ragam cara mendidik orang tua terhadap anaknya. Sampai munculnya lembaga-lembaga pendidikan yang melaksanakan proses pendidikan dengan teknik-teknik tertentu yang beragam serta berlangsung secara terstruktur dan terprogram.
Pendidikan memang merupakan suatu hal yang sudah terpadu dalam kehidupan manusia. Karena pendidikan sangat berkaitan erat dengan masalah perkembangan manusia. Mulai dari perkembangan fisik, kesehatan, keterampilan, pikiran, perasaan, kemauan, sosial, sampai kepada perkembangan iman.
Berbicara mengenai pendidikan, proses pelaksanaan pendidikan di Indonesia secara garis besar dibagi menjadi dua bagian, yaitu: 1. Lembaga pendidikan jalur sekolah (Lembaga pendidikan prasekolah, Lembaga pendidikan dasar (SD dan SLTP), Lembaga pendidikan menengah, dan Lembaga pendidikan tinggi) 2. Lembaga pendidikan jalur luar sekolah (Lembaga Pendidikan keluarga dan Lembaga pendidikan di masyarakat).
Disini penulis akan menyoroti masalah pendidikan jalur sekolah yiaitu madrasah. Madrasah sebagai subsistem pendidikan nasional disatu sisi dan disisi lain sebagai salah satu bentuk pendidikan Islam, maka penyelenggaraan dan pemberdayaan merupakan tanggung jawab anak bangsa, terlebih lagi dalam menghadapi dinamika perubahan era globalisasi kita semua di tuntut untuk dapat menyelenggarakan sistem pendidikan Islam yang mampu menerapkan tranmisi ilmu ke duniawian secara terpadu.
Kondisi madrasah pada umumnya selama ini berupaya untuk dapat menjawab tantangan zaman yang mendambakan institut pendidikan Islam yang berkualitas, dilandasi oleh rasa tanggung jawab, profesional, maka secara resmi telah menjadi unsur penting dalam rangka turut mensukseskan pembangunan di sektor pendidikan nasional. Hal ini dilandasai pula dengan adanya tuntutan masyarakat yang membutuhkan kualitas proses, kualitas out put dari institusi madrasah yang selama ini dirasakan belum memberikan kepuasaan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam menjawab tuntutan perkembangan global dewasa ini.
Madrasah Aliyah Nurul Islam Sribandung merupakan salah satu Madrasah Aliyah yang terletak di desa Sribandung Kecamatan Tanjung Batu Ogan Ilir Sumatera Selatan yang didirikan pada tanggal 14 Desember 1966 M bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1385 H yang berada di bawah naungan Pondok Pesantren Nurul Islam Sribandung dan Yayasan Al-Anwar dengan status Madrasah diakui dan Terakreditasi dengan SK Kanwil Depag RI.
Pendirian madrasah ini dilatarbelakangi oleh tekad dan niat yang tulus dari para pendiri yang menginginkan kualitas pendidik Islam semakin maju dan mampu memberikan pendidikan dan bimbingan kepada santri agar menjadi manusia yang berilmu, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT serta berakhlak mulia untuk menjadi penerus perjuangan agama Islam di muka bumi, selain itu juga agar mereka mampu menjadi figur yang secara kapasitas memiliki intelektual yang tinggi dan integritas moral yang kokoh serta etos kerja dan loyalitas yang tangguh demi syi'ar Islam dan kemajuan umat dan bangsa.

BAB II
PEMBAHASAN
A. MENAJEMEN MADRASAH DAN MANJEMEN BERBASIS SEKOLAH/MADRASAH ; TINJAUAN TEORITIS
1. Manejemen Madrasah
Setiap organisasi, termasuk pendidikan di madrasah memiliki aktivitas-aktivitas pekerjaan tertentu dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Salah satu aktivitas tersebut adalah manajemen. Dengan pengetahuan manajemen, pengelola madrasah bisa mengangkat dan menerapkan prinsip-prinsip dasar serta ilmu yang ada di dalam Al-Qur’an dan Hadis ke dalam kelembaganya tersebut.
Manajemen sebagai ilmu yang baru dikenal pada pertengahan abad ke-19, dewasa ini sangat populer, bahkan dianggap sebagai kunci keberhasilan pengelola perusahaan atau lembaga pendidikan, tak terkecuali lembaga pendidikan Islam seperti madrasah dan pondok pesantren, maka hanya dengan manajemen lembaga pendidikan pesantren diharapkan dapat berkembang sesuai harapan, karena itu manajemen merupakan sebuah niscaya bagi lembaga pendidikan Islam atau pesantren untuk mengembangkan lembaganya ke arah yang lebih baik.
Abudin Nata (2003 : 43) menyebutkan dewasa ini pendidikan islam terus dihadapkan pada berbagai problema yang kian kompleks, karena itu upaya berbenah diri melalui penataan SDM, peningkatan kompetensi dan penguatan institusi mutlak harus dilakukan, dan semua itu mustahil tanpa manajemen yang profesional.
Seperti diketahui bahwa sebagai sebuah sistem pendidikan Islam mengandung berbagai komponen yang saling berkaitan satu sama lainnya, komponen tersebut meliputi landasan, tujuan, kurikulum, kompetensi dan profesionalisme guru, pola hubungan guru dan murid, metodologi pembelajaran, sarana prasarana, evaluasi pembiayaan dan lain sebagainya. Berbagai komponen ini -- karena dilakukan tanpa perencanaan konsep yang matang -- seringkali berjalan apa adanya, alami dan tradisional, akibatnya mutu pendidikan Islam acapkali menunjukkan keadaan yang kurang membanggakan. Manajemen yang dimaksud disini adalah kegiatan seseorang dalam mengatur organisasi, lembaga atau perusahaan yang bersifat manusia maupun non manusia, sehingga tujuan organisasi, lembaga atau perusahaan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Bertolak dari rumusan ini , terdapat beberapa unsur yang inheren dalam manajemen, antara lain :
• Unsur proses, artinya seorang manejer dalam menjalankan tugas manajerial harus mengikuti prinsip graduasi yang berkelanjutan.
• Unsur penataan, artinya dalam proses manajemen prinsip utamanya adalah semangat mengelola, mengatur dan menata.
• Unsur implementasi, artinya, setelah diatur dan ditata dengan baik perlu dilaksanakan secara profesional.
• Unsur kompetensi. Artinya sumber-sumber potensial yang dilibatkan baik yang bersifat manusia maupun non manusia mesti berdasarkan kompetensi, profesionalitas dan kualitasnya.
• Unsur tujuan yang harus dicapai, tujuan yang ada harus disepakati oleh keseluruhan anggota organisasi. Hal ini agar semua sumber daya manusia mempunyai tujuan yang sama dan selalu berusaha untuk mensukseskannya. Dengan demikian tujuan yang ada dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan aktivitas dalam organisasi.
• Unsur efektifitas dan efisiensi. Artinya, tujuan yang ditetapkan diusahakan tercapai secara efektif dan efisien.
Dalam setiap perjalanan sebuah lembaga itu tidak terlepas yang namanya aktivitas managemen, karena setiap lembaga, organisasi dan termasuk pondok pesantren maupun madrasah didalamnya selalu berkaitan dengan usaha-usaha mengembangkan dan memimpin suatu tim kerja sama atau kelompok orang dalam satu kesatuan, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Semuanya ini untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam organisasi yang ditetapkan sebelumnya.
Maka dari pada itu, keterkaitan managemen dan memimpin tidaklah salah jika kemudian orang menyatakan bahwa managemen sangat berkait erat dengan persoalan kepemimpinan. Karena managemen dari segi etimologinya yang berasal dari sebuah kata manage atau manus (latin) yang berarti memimpin, menangani, mengatur, dan membimbing. Dengan demikian pengertian managemen dapat diartikan sebagai sebuah proses khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan; perencanaan, pengorganisasian, penggiatan, dan juga pengawasan. Ini semua juga dilakukan untuk menentukan atau juga untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia, serta sumber-sumber lainnya.
Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa managemen adalah ilmu aplikatif, dimana jika dijabarkan menjadi sebuah proses tindakan meliputi beberapa hal : Pleaning, organizing, aktuating, controling. Berdasarkan empat hirarki tersebut managemen dapat bergerak, tentunya hal itu juga bergantung tingkat kepemimpinan seorang manager. Artinya adalah proses managerial sebuah organisasi akan bergerak apabila para managernya mengerti dan paham secara benar akan apa yang dilakukannya. (Suhartini, dkk,2005:70-72)
Maka berdasarkan dari definisi di atas, baik secara etimologi dan termenologi, berbicara managemen pendidikan pondok pesantren atau bisa disebut mengolah konsep apapun tentang pesantren sebenarnya bukanlah pekerjaan mudah. Terlebih dahulu adanya kenyataan bahwa tidak ada konsep yang mutlak rasional, dan paling afdhol diterapkan di pesantren. Baik sejarah pertumbuhannya yang unik maupun karena tertinggalnya pesantren dari lembaga-lembaga kemasyarakatan lain dalam melakukan kegiatan-kegiatan teknis, pesantren belum mampu mengolah, apalagi dalam soal melaksanakan konsep yang disusun berdasarkan pertimbangan rasional.
Sejatinya manajemen berhubungan erat dengan usaha untuk tujuan tertentu dengan jalan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia dalam organisasi atau lembaga pendidikan Islam dengan cara yang sebaik mungkin. Manajemen bukan hanya mengatur tempat melainkan juga mengatur orang per orang, dalam mengatur orang, tentu diperlukan seni atau kiat agar setiap orang yang bekerja dapat menikmati pekerjaan mereka.
Dalam proses manajemen, fungsi-fungsi manajemen digambarkan secara umum dalam tampilan prangkat organisasi yang dikenal dengan sebutan teori manajemen klasik. Para pakar manajemen mempunyai perbedaan pendapat dalam merumuskan proses manajemen, Bagi Poul Mali (1981 : 54), fungsi manajemen meliputi : planning, organizing, staffing, directing and controlling. Sedangkan dalam pandangan Wayne (1988 : 32) fungsi manajemen meliputi : planning, organizing, leading and controlling. Sementara menurut Peter Drukcer (1954 : 87) proses manajemen dimulai dari planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan budgeting. Dan menurut Made Pidarta (1988 : 85) manajemen meliputi : planning, organizing, comanding, coordinating, controlling
Berdasarkan uraian diatas, yang wajib ada dalam proses manajemen minimal empat hal, yakni : planning, organizing, actuating, controlling, (POAC). Empat hal ini prosesnya digambarkan dalam bentuk siklus karena adanya saling keterikatan antara proses yang pertama dengan proses berikunya, begitu juga setelah pelaksanaan controlling lazimnya dilanjutkan dengan membuat planning baru.
Dalam hal ini para pakar manajemen pendidikan Islam merumuskan siklus proses manajemen pendidikan Islam diawali oleh adanya sasaran yang telah ditetapkan terlebih dahulu, lalu disusunlah rencana untuk mencapai sasaran tersebut dengan mengorganisir berbagai sumber daya yang ada baik materiil maupun non materiil lalu berbagai sumberdaya tersebut digerakkan sesuai jobnya masing masing, dan dalam aktuating tersebut dilakukan pengawasan agar proses tersebut tetap sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.
Perencanaan pendidikan islam adalah proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan kegiatan yang akan dikerjakan pada waktu yang akan datang untuk mencapai sasaran atau tujuan pendidikan islam yang telah dirumuskan dan ditetapkan sebelumnya.
Setelah perencanaan, dilanjutkan dengan pengorganisasian, yakni proses penataan, pengelompokan dan pendistribusian tugas, tanggung jawab dan wewenang kepada semua perangkat yang dimiliki menjadi kolektifitas yang dapat digerakkan sebagai satu kesatuan team work dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan secara efektif dan efesien. Setelah planning dan organizing, dalam siklus manajemen pendidikan islam dilanjutkan dengan actuating, yakni proses menggerakkan atau merangsang anggota anggota kelompok untuk melaksanakan tugas mereka masing masing dengan kemauan baik dan antusias.
Fungsi Actuating berhubungan erat dengan sumber daya manusia, oleh karena itu seorang pemimpin pendidikan Islam dalam membina kerjasama, mengarahkan dan mendorong kegairahan kerja para bawahannya perlu memahami seperangkat faktor-faktor manusia tersebut, karena itu actuating bukan hanya kata-kata manis dan basa-basi, tetapi merupakan pemahaman radik akan berbagai kemampuan, kesanggupan, keadaan, motivasi, dan kebutuhan orang lain, yang dengan itu dijadikan sebagai sarana penggerak mereka dalam bekerja secara bersama-sama sebagai taem work.
Siklus terakhir adalah controlling, yakni proses pengawasan dan pemantauan terhadap tugas yang dilaksanakan, sekaligus memberikan penilaian, evaluasi dan perbaikan sehingga pelaksanaan tugas kembali sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Menurut Siagian (1983 : 21) fungsi pengawasan merupakan upaya penyesuaian antara rencana yang telah disusun dengan pelaksanaan dilapangan, untuk mengetahui hasil yang dicapai benar-benar sesuai dengan rencana yang telah disusun diperlukan informasi tentang tingkat pencapaian hasil. Informasi ini dapat diperoleh melalui komunikasi dengan bawahan, khususnya laporan dari bawahan atau observasi langsung. Apabila hasil tidak sesuai dengan standar yang ditentukan, pimpinan dapat meminta informasi tentang masalah yang dihadapi.
Dengan demikian tindakan perbaikan dapat disesuaikan dengan sumber masalah. Di samping itu, untuk menghindari kesalahpahaman tentang arti, maksud dan tujuan pengawasan antara pengawas dengan yang diawasi perlu dipelihara jalur komunikasi yang efektif dan bermakna dalam arti bebas dari prasangka nigatif dan dilakukan secara berdayaguna dan berhasilguna, al hasil, tujuan pengawasan pendidikan Islam haruslah konstruktif, yakni benar benar untuk memperbaiki, meningkatkan efektifitas dan efisiensi.


1. Manejemen Mutu Berbasis Sekolah/Madrasah
Bervariasinya kebutuhan siswa akan belajar, beragamnya kebutuhan guru dan staf lain dalam pengembangan profesionalnya, berbedanya lingkungan sekolah satu dengan lainnya dan ditambah dengan harapan orang tua/masyarakat akan pendidikan yang bermutu bagi anak dan tuntutan dunia usaha untuk memperoleh tenaga bermutu, berdampak kepada keharusan bagi setiap individu terutama pimpinan kelompok harus mampu merespon dan mengapresiasikan kondisi tersebut di dalam proses pengambilan keputusan. Ini memberi keyakinan bahwa di dalam proses pengambilan keputusan untuk peningkatan mutu pendidikan mungkin dapat dipergunakan berbagai teori, perspektif dan kerangka acuan (framework) dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat terutama yang memiliki kepedulian kepada pendidikan. Karena sekolah berada pada pada bagian terdepan dari pada proses pendidikan, maka diskusi ini memberi konsekwensi bahwa sekolah harus menjadi bagian utama di dalam proses pembuatan keputusan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Sementara, masyarakat dituntut partisipasinya agar lebih memahami pendidikan, sedangkan pemerintah pusat berperan sebagai pendukung dalam hal menentukan kerangka dasar kebijakan pendidikan.
Strategi ini berbeda dengan konsep mengenai pengelolaan sekolah yang selama ini kita kenal. Dalam sistem lama, birokrasi pusat sangat mendominasi proses pengambilan atau pembuatan keputusan pendidikan, yang bukan hanya kebijakan bersifat makro saja tetapi lebih jauh kepada hal-hal yang bersifat mikro; Sementara sekolah cenderung hanya melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, lingkungan Sekolah, dan harapan orang tua. Pengalaman menunjukkan bahwa sistem lama seringkali menimbulkan kontradiksi antara apa yang menjadi kebutuhan sekolah dengan kebijakan yang harus dilaksanakan di dalam proses peningkatan mutu pendidikan. Fenomena pemberian kemandirian kepada sekolah ini memperlihatkan suatu perubahan cara berpikir dari yang bersifat rasional, normatif dan pendekatan preskriptif di dalam pengambilan keputusan pandidikan kepada suatu kesadaran akan kompleksnya pengambilan keputusan di dalam sistem pendidikan dan organisasi yang mungkin tidak dapat diapresiasiakan secara utuh oleh birokrat pusat. Hal inilah yang kemudian mendorong munculnya pemikiran untuk beralih kepada konsep manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah sebagai pendekatan baru di Indonesia, yang merupakan bagian dari desentralisasi pendidikan yang tengah dikembangkan.
Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah merupakan alternatif baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan kepada kemandirian dan kreatifitas sekolah. Konsep ini diperkenalkan oleh teori effective school yang lebih memfokuskan diri pada perbaikan proses pendidikan (Edmond, 1979). Beberapa indikator yang menunjukkan karakter dari konsep manajemen ini antara lain sebagai berikut; (i) lingkungan sekolah yang aman dan tertib, (ii) sekolah memilki misi dan target mutu yang ingin dicapai, (iii) sekolah memiliki kepemimpinan yang kuat, (iv) adanya harapan yang tinggi dari personel sekolah (kepala sekolah, guru, dan staf lainnya termasuk siswa) untuk berprestasi, (v) adanya pengembangan staf sekolah yang terus menerus sesuai tuntutan IPTEK, (vi) adanya pelaksanaan evaluasi yang terus menerus terhadap berbagai aspek akademik dan administratif, dan pemanfaatan hasilnya untuk penyempurnaan/perbaikan mutu, dan (vii) adanya komunikasi dan dukungan intensif dari orang tua murid/masyarakat. Pengembangan konsep manajemen ini didesain untuk meningkatkan kemampuan sekolah dan masyarakat dalam mengelola perubahan pendidikan kaitannya dengan tujuan keseluruhan, kebijakan, strategi perencanaan, inisiatif kurikulum yang telah ditentukan oleh pemerintah dan otoritas pendidikan. Pendidikan ini menuntut adanya perubahan sikap dan tingkah laku seluruh komponen sekolah; kepala sekolah, guru dan tenaga/staf administrasi termasuk orang tua dan masyarakat dalam memandang, memahami, membantu sekaligus sebagai pemantau yang melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan sekolah yang bersangkutan dengan didukung oleh pengelolaan sistem informasi yang presentatif dan valid. Akhir dari semua itu ditujukan kepada keberhasilan sekolah untuk menyiapkan pendidikan yang berkualitas/bermutu bagi masyarakat.
Dalam pengimplementasian konsep ini, sekolah memiliki tanggung jawab untuk mengelola dirinya berkaitan dengan permasalahan administrasi, keuangan dan fungsi setiap personel sekolah di dalam kerangka arah dan kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah. Bersama - sama dengan orang tua dan masyarakat, sekolah harus membuat keputusan, mengatur skala prioritas disamping harus menyediakan lingkungan kerja yang lebih profesional bagi guru, dan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan serta keyakinan masyarakat tentang sekolah/pendidikan. Kepala sekolah harus tampil sebagai koordinator dari sejumlah orang yang mewakili berbagai kelompok yang berbeda di dalam masyarakat sekolah dan secara profesional harus terlibat dalam setiap proses perubahan di sekolah melalui penerapan prinsip-prinsip pengelolaan kualitas total dengan menciptakan kompetisi dan penghargaan di dalam sekolah itu sendiri maupun sekolah lain. Ada empat hal yang terkait dengan prinsip - prinsip pengelolaan kualitas total yaitu; (i) perhatian harus ditekankan kepada proses dengan terus - menerus mengumandangkan peningkatan mutu, (ii) kualitas/mutu harus ditentukan oleh pengguna jasa sekolah, (iii) prestasi harus diperoleh melalui pemahaman visi bukan dengan pemaksaan aturan, (iv) sekolah harus menghasilkan siswa yang memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap arief bijaksana, karakter, dan memiliki kematangan emosional. Sistem kompetisi tersebut akan mendorong sekolah untuk terus meningkatkan diri, sedangkan penghargaan akan dapat memberikan motivasi dan meningkatkan kepercayaan diri setiap personel sekolah, khususnya siswa. Jadi sekolah harus mengontrol semua semberdaya termasuk sumber daya manusia yang ada, dan lebih lanjut harus menggunakan secara lebih efisien sumber daya tersebut untuk hal - hal yang bermanfaat bagi peningkatan mutu khususnya. Sementara itu, kebijakan makro yang dirumuskan oleh pemerintah atau otoritas pendidikan lainnya masih diperlukan dalam rangka menjamin tujuan - tujuan yang bersifat nasional dan akuntabilitas yang berlingkup nasional.


Pembangunan pendidikan bukan hanya terfokus pada penyediaan faktor input pendidikan tetapi juga harus lebih memperhatikan faktor proses pendidikan..Input pendidikan merupakan hal yang mutlak harus ada dalam batas - batas tertentu tetapi tidak menjadi jaminan dapat secara otomatis meningkatkan mutu pendidikan (school resources are necessary but not sufficient condition to improve student achievement).
Disamping itu mengingat sekolah sebagai unit pelaksana pendidikan formal terdepan dengan berbagai keragaman potensi anak didik yang memerlukan layanan pendidikan yang beragam, kondisi lingkungan yang berbeda satu dengan lainnya, maka sekolah harus dinamis dan kreatif dalam melaksanakan perannya untuk mengupayakan peningkatan kualitas/mutu pendidikan. hal ini akan dapat dilaksanakan jika sekolah dengan berbagai keragamannya itu, diberikan kepercayaan untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri sesuai dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan anak didiknya. Walaupun demikian,
Agar mutu tetap terjaga dan agar proses peningkatan mutu tetap terkontrol, maka harus ada standar yang diatur dan disepakati secara secara nasional untuk dijadikan indikator evaluasi keberhasilan peningkatan mutu tersebut (adanya benchmarking). Pemikiran ini telah mendorong munculnya pendekatan baru, yakni pengelolaan peningkatan mutu pendidikan di masa mendatang harus berbasis sekolah sebagai institusi paling depan dalam kegiatan pendidikan. Pendekatan ini, kemudian dikenal dengan manajemen peningkatan mutu pendidikan berbasis sekolah (School Based Quality Management) atau dalam nuansa yang lebih bersifat pembangunan (developmental) disebut School Based Quality Improvement.
Konsep yang menawarkan kerjasama yang erat antara sekolah, masyarakat dan pemerintah dengan tanggung jawabnya masing - masing ini, berkembang didasarkan kepada suatu keinginan pemberian kemandirian kepada sekolah untuk ikut terlibat secara aktif dan dinamis dalam rangka proses peningkatan kualitas pendidikan melalui pengelolaan sumber daya sekolah yang ada. Sekolah harus mampu menterjemahkan dan menangkap esensi kebijakan makro pendidikan serta memahami kindisi lingkunganya (kelebihan dan kekurangannya) untuk kemudian melaui proses perencanaan, sekolah harus memformulasikannya ke dalam kebijakan mikro dalam bentuk program - program prioritas yang harus dilaksanakan dan dievaluasi oleh sekolah yang bersangkutan sesuai dengan visi dan misinya masing - masing. Sekolah harus menentukan target mutu untuk tahun berikutnya. Dengan demikian sekolah secara mendiri tetapi masih dalam kerangka acuan kebijakan nasional dan ditunjang dengan penyediaan input yang memadai, memiliki tanggung jawab terhadap pengembangan sumber daya yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan belajar siswa dan masyarakat.
Konsep manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah ini bertujuan;
a. Mensosialisasikan konsep dasar manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah khususnya kepada masyarakat.
b. Memperoleh masukan agar konsep manajemen ini dapat diimplentasikan dengan mudah dan sesuai dengan kondisi lingkungan Indonesia yang memiliki keragaman kultural, sosio-ekonomi masyarakat dan kompleksitas geografisnya.
c. Menambah wawasan pengetahuan masyarakat khususnya masyarakat sekolah dan individu yang peduli terhadap pendidikan, khususnya peningkatan mutu pendidikan.
d. Memotivasi masyarakat sekolah untuk terlibat dan berpikir mengenai peningkatan mutu pendidikan/pada sekolah masing - masing.
e. Menggalang kesadaran masyarakat sekolah untuk ikut serta secara aktif dan dinamis dalam mensukseskan peningkatan mutu pendidikan.
f. Memotivasi timbulnya pemikiran - pemikiran baru dalam mensukseskan pembangunan pendidikan dari individu dan masyarakat sekolah yang berada di garis paling depan dalam proses pembangunan tersebut.
g. Menggalang kesadaran bahwa peningkatan mutu pendidikan merupakan tanggung jawab semua komponen masyarakat, dengan fokus peningkatan mutu yang berkelanjutan (terus menerus) pada tataran sekolah.
h. Mempertajam wawasan bahwa mutu pendidikan pada tiap sekolah harus dirumuskan dengan jelas dan dengan target mutu yang harus dicapai setiap tahun. 5 tahun,dst,sehingga tercapai misi sekolah kedepan.
Dalam manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah ini diharapkan sekolah dapat bekerja dalam koridor - koridor tertentu antara lain sebagai berikut ;
Sumber daya; sekolah harus mempunyai fleksibilitas dalam mengatur semua sumber daya sesuai dengan kebutuhan setempat. Selain pembiayaan operasional/administrasi, pengelolaan keuangan harus ditujukan untuk : (i) memperkuat sekolah dalam menentukan dan mengalolasikan dana sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan untuk proses peningkatan mutu, (ii) pemisahan antara biaya yang bersifat akademis dari proses pengadaannya, dan (iii) pengurangan kebutuhan birokrasi pusat.
Pertanggung-jawaban (accountability); sekolah dituntut untuk memilki akuntabilitas baik kepada masyarakat maupun pemerintah. Hal ini merupakan perpaduan antara komitment terhadap standar keberhasilan dan harapan/tuntutan orang tua/masyarakat. Pertanggung-jawaban (accountability) ini bertujuan untuk meyakinkan bahwa dana masyarakat dipergunakan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan jika mungkin untuk menyajikan informasi mengenai apa yang sudah dikerjakan. Untuk itu setiap sekolah harus memberikan laporan pertanggung-jawaban dan mengkomunikasikannya kepada orang tua/masyarakat dan pemerintah, dan melaksanakan kaji ulang secara komprehensif terhadap pelaksanaan program prioritas sekolah dalam proses peningkatan mutu.
Kurikulum; berdasarkan kurikulum standar yang telah ditentukan secara nasional, sekolah bertanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum baik dari standar materi (content) dan proses penyampaiannya. Melalui penjelasan bahwa materi tersebut ada mafaat dan relevansinya terhadap siswa, sekolah harus menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan melibatkan semua indera dan lapisan otak serta menciptakan tantangan agar siswa tumbuh dan berkembang secara intelektual dengan menguasai ilmu pengetahuan, terampil, memilliki sikap arif dan bijaksana, karakter dan memiliki kematangan emosional. Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan ini yaitu;
• pengembangan kurikulum tersebut harus memenuhi kebutuhan siswa.
• bagaimana mengembangkan keterampilan pengelolaan untuk menyajikan kurikulum tersebut kepada siswa sedapat mungkin secara efektif dan efisien dengan memperhatikan sumber daya yang ada.
• pengembangan berbagai pendekatan yang mampu mengatur perubahan sebagai fenomena alamiah di sekolah.
Untuk melihat progres pencapain kurikulum, siswa harus dinilai melalui proses test yang dibuat sesuai dengan standar nasional dan mencakup berbagai aspek kognitif, affektif dan psikomotor maupun aspek psikologi lainnya. Proses ini akan memberikan masukan ulang secara obyektif kepada orang tua mengenai anak mereka (siswa) dan kepada sekolah yang bersangkutan maupun sekolah lainnya mengenai performan sekolah sehubungan dengan proses peningkatan mutu pendidikan.
Personil sekolah; sekolah bertanggung jawab dan terlibat dalam proses rekrutmen (dalam arti penentuan jenis guru yang diperlukan) dan pembinaan struktural staf sekolah (kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru dan staf lainnya). Sementara itu pembinaan profesional dalam rangka pembangunan kapasitas/kemampuan kepala sekolah dan pembinaan keterampilan guru dalam pengimplementasian kurikulum termasuk staf kependidikan lainnya dilakukan secara terus menerus atas inisiatif sekolah. Untuk itu birokrasi di luar sekolah berperan untuk menyediakan wadah dan instrumen pendukung. Dalam konteks ini pengembangan profesioanl harus menunjang peningkatan mutu dan pengharhaan terhadap prestasi perlu dikembangkan. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mengkontrol sumber daya manusia, fleksibilitas dalam merespon kebutuhan masyarakat, misalnya pengangkatan tenaga honorer untuk keterampilan yang khas, atau muatan lokal. Demikian pula mengirim guru untuk berlatih di institusi yang dianggap tepat.
Konsekwensi logis dari itu, sekolah harus diperkenankan untuk:
• mengembangkan perencanaan pendidikan dan prioritasnya didalam kerangka acuan yang dibuat oleh pemerintah.
• Memonitor dan mengevaluasi setiap kemajuan yang telah dicapai dan menentukan apakah tujuannya telah sesuai kebutuhan untuk peningkatan mutu.
• Menyajikan laporan terhadap hasil dan performannya kepada masyarakat dan pemerintah sebagai konsumen dari layanan pendidikan (pertanggung jawaban kepada stake-holders).
Uraian tersebut di atas memberikan wawasan pemahaman kepada kita bahwa tanggung jawab peningkatan kualitas pendidikan secara mikro telah bergeser dari birokrasi pusat ke unit pengelola yang lebih dasar yaitu sekolah. Dengan kata lain, didalam masyarakat yang komplek seperti sekarang dimana berbagai perubahan yang telah membawa kepada perubahan tata nilai yang bervariasi dan harapan yang lebih besar terhadap pendidikan terjadi begitu cepat, maka diyakini akan disadari bahwa kewenangan pusat tidak lagi secara tepat dan cepat dapat merespon perubahan keinginan masyarakat tersebut.
Kondisi ini telah membawa kepada suatu kesadaran bahwa hanya sekolah yang sekolah yang dikelola secara efektiflah (dengan manajemen yang berbasis sekolah) yang akan mampu merespon aspirasi masyarakat secara tepat dan cepat dalam hal mutu pendidikan.
Institusi pusat memiliki peran yang penting, tetapi harus mulai dibatasi dalam hal yang berhubungan dengan membangun suatu visi dari sistem pendidikan secara keseluruhan, harapan dan standar bagi siswa untuk belajar dan menyediakan dukungan komponen pendidikan yang relatif baku atau standar minimal. Konsep ini menempatkan pemerintah dan otorits pendiidikan lainnya memiliki tanggung jawab untuk menentukan kunci dasar tujuan dan kebijakan pendidikan dan memberdayakan secara bersama-sama sekolah dan masyarakat untuk bekerja di dalam kerangka acuan tujuan dan kebijakan pendidikan yang telah dirumuskan secara nasional dalam rangka menyajikan sebuah proses pengelolaan pendidikan yang secara spesifik sesuai untuk setiap komunitas masyarakat.
Jelaslah bahwa konsep manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah ini membawa isu desentralisasi dalam manajemen (pengelolaan) pendidikan dimana birokrasi pusat bukan lagi sebagai penentu semua kebijakan makro maupun mikro, tetapi hanya berperan sebagai penentu kebijakan makro, prioritas pembangunan, dan standar secara keseluruhan melalui sistem monitoring dan pengendalian mutu. Konsep ini sebenarnya lebih memfokuskan diri kepada tanggung jawab individu sekolah dan masyarakat pendukungnya untuk merancang mutu yang diinginkan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya, dan secara terus menerus mnyempurnakan dirinya. Semua upaya dalam pengimplementasian manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah ini harus berakhir kepada peningkatan mutu siswa (lulusan).
Sementara itu pendanaan walaupun dianggap penting dalam perspektif proses perencanaan dimana tujuan ditentukan, kebutuhan diindentifikasikan, kebijakan diformulasikan dan prioritas ditentukan, serta sumber daya dialokasikan, tetapi fokus perubahan kepada bentuk pengelolaan yang mengekspresikan diri secara benar kepada tujuan akhir yaitu mutu pendidikan dimana berbagai kebutuhan siswa untuk belajar terpenuhi. Untuk itu dengan memperhatikan kondisi geografik dan sosiekonomik masyarakat, maka sumber daya dialokasikan dan didistribusikan kepada sekolah dan pemanfaatannya dipercayakan kepada sekolah sesuai dengan perencanaan dan prioritas yang telah ditentukan oleh sekolah tersebut dan dengan dukungan masyarakat. Pedoman pelaksanaan peningkatan mutu kalaupun ada hanya bersifat umum yang memberikan rambu-rambu mengenai apa-apa yang boleh/tidak boleh dilakukan.
Secara singkat dapat ditegaskan bahwa akhir dari itu semua bermuara kepada mutu pendidikan. Oleh karena itu sekolah-sekolah harus berjuang untuk menjadi pusat mutu (center for excellence) dan ini mendorong masing-masing sekolah agar dapat menentukan visi dan misi nya utnuk mempersiapkan dan memenuhi kebutuhan masa depan siswanya.
Strategi pelaksanan di tingkat sekolah
Dalam rangka mengimplementasikan konsep manajemen peningkatan mutu yang berbasis sekolah ini, maka melalui partisipasi aktif dan dinamis dari orang tua, siswa, guru dan staf lainnya termasuk institusi yang memliki kepedulian terhadap pendidikan sekolah harus melakukan tahapan kegiatan sebagai berikut :
• Penyusunan basis data dan profil sekolah lebih presentatif, akurat, valid dan secara sistimatis menyangkut berbagai aspek akademis, administratif (siswa, guru, staf), dan keuangan.
• Melakukan evaluasi diri (self assesment) utnuk menganalisa kekuatan dan kelemahan mengenai sumber daya sekolah, personil sekolah, kinerja dalam mengembangkan dan mencapai target kurikulum dan hasil-hasil yang dicapai siswa berkaitan dengan aspek-aspek intelektual dan keterampilan, maupun aspek lainnya.
• Berdasarkan analisis tersebut sekolah harus mengidentifikasikan kebutuhan sekolah dan merumuskan visi, misi, dan tujuan dalam rangka menyajikan pendidikan yang berkualitas bagi siswanya sesuai dengan konsep pembangunan pendidikan nasional yang akan dicapai. Hal penting yang perlu diperhatikan sehubungan dengan identifikasi kebutuhan dan perumusan visi, misi dan tujuan adalah bagaimana siswa belajar, penyediaan sumber daya dan pengeloaan kurikulum termasuk indikator pencapaian peningkatan mutu tersebut.
• Berangkat dari visi, misi dan tujuan peningkatan mutu tersebut sekolah bersama-sama dengan masyarakatnya merencanakan dan menyusun program jangka panjang atau jangka pendek (tahunan termasuk anggarannnya. Program tersebut memuat sejumlah program aktivitas yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan nasional yang telah ditetapkan dan harus memperhitungkan kunci pokok dari strategi perencanaan tahun itu dan tahun-tahun yang akan datang. Perencanaan program sekolah ini harus mencakup indikator atau target mutu apa yang akan dicapai dalam tahun tersebut sebagai proses peningkatan mutu pendidikan (misalnya kenaikan NEM rata-rata dalam prosentase tertentu, perolehan prestasi dalam bidang keterampilan, olah raga, dsb). Program sekolah yang disusun bersama-sama antara sekolah, orang tua dan masyarakat ini sifatnya unik dan dimungkinkan berbeda antara satu sekolah dan sekolah lainnya sesuai dengan pelayanan mereka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Karena fokus kita dalam mengimplementasian konsep manajemen ini adalah mutu siswa, maka program yang disusun harus mendukung pengembangan kurikulum dengan memperhatikan kurikulum nasional yang telah ditetapkan, langkah untuk menyampaikannya di dalam proses pembelajaran dan siapa yang akan menyampaikannya.
Dua aspek penting yang harus diperhatikan dalam kegiatan ini adalah kondisi alamiah total sumber daya yang tersedia dan prioritas untuk melaksankan program. Oleh karena itu, sehubungan dengan keterbatasan sumber daya dimungkinkan bahwa program tertentu lebih penting dari program lainnya dalam memenuhi kebutuhan siswa untuk belajar. Kondisi ini mendorong sekolah untuk menentukan skala prioritas dalam melaksanakan program tersebut. Seringkali prioritas ini dikaitkan dengan pengadaan preralatan bukan kepada output pembelajaran. Oleh karena itu dalam rangka pelaksanaan konsep manajemen tersebut sekolah harus membuat skala prioritas yang mengacu kepada program-program pembelajaran bagi siswa. Sementara persetujuan dari proses pendanaan harus bukan semata-mata berdasarkan pertimbangan keuangan melainkan harus merefleksikan kebijakan dan prioritas tersebut. Anggaran harus jelas terkait dengan program yang mendukung pencapaian target mutu. Hal ini memungkinkan terjadinya perubahan pada perencanaan sebelum sejumlah program dan pendanaan disetujui atau ditetapkan.
• Prioritas seringkali tidak dapat dicapai dalam rangka waktu satu tahun program sekolah, oleh karena itu sekolah harus membuat strategi perencanaan dan pengembangan jangka panjang melalui identifikasi kunci kebijakan dan prioritas. Perencanaan jangka panjang ini dapat dinyatakan sebagai strategi pelaksanaan perencanaan yang harus memenuhi tujuan esensial, yaitu : (i) mampu mengidentifikasi perubahan pokok di sekolah sebagai hasil dari kontribusi berbagai program sekolah dalam periode satu tahun, dan (ii) keberadaan dan kondisi natural dari strategi perencanaan tersebut harus menyakinkan guru dan staf lain yang berkepentingan (yang seringkali merasakan tertekan karena perubahan tersebut dirasakan harus melaksanakan total dan segera) bahwa walaupun perubahan besar diperlukan dan direncanakan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa, tetapi mereka disediakan waktu yang representatif untuk melaksanakannya, sementara urutan dan logika pengembangan telah juga disesuaikan. Aspek penting dari strategi perencanaan ini adalah program dapat dikaji ulang untuk setiap periode tertentu dan perubahan mungkin saja dilakukan untuk penyesuaian program di dalam kerangka acuan perencanaan dan waktunya.
Melakukan monitoring dan evaluasi untuk menyakinkan apakah program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan, apakah tujuan telah tercapai, dan sejauh mana pencapaiannya. Karena fokus kita adalah mutu siswa, maka kegiatan monitoring dan evaluasi harus memenuhi kebutuhan untuk mengetahui proses dan hasil belajar siswa. Secara keseluruhan tujuan dan kegiatan monitoring dan evaluasi ini adalah untuk meneliti efektifitas dan efisiensi dari program sekolah dan kebijakan yang terkait dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Seringkali evaluasi tidak selalu bermanfaat dalam kasus-kasus tertentu, oleh karenanya selain hasil evaluasi juga diperlukan informasi lain yang akan dipergunakan untuk pembuatan keputusan selanjutnya dalam perencanaan dan pelaksanaan program di masa mendatang. Demikian aktifitas tersebut terus menerus dilakukan sehingga merupakan suatu proses peningkatan mutu yang berkelanjutan

B. GAMBARAN LOKASI PENELITIAN
Untuk mengetahui pemetaan sekolah/madrasah secara mendalam berikut penulis sajikan gambaran lokasi madrasah yang menjadi objek penelitian

A. IDENTITAS SEKOLAH/MADRASAH
 NAMA SEKOLAH/MADRASAH : MA Pondok Pesantren Nurul Islam
 ALAMAT SEKOLAH : Desa Seribandung, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir
 TELPON & FAX : _______________________________
 STATUS SEKOLAH/MADRASAH : swasta
 PEMILIK SEKOLAH/MADRASAH: Yayasan Al-Anwar
 DIDIRIKAN Bulan & Tahun : 14 Desember 1966
 NOMOR SK PENGAKUAN : Status Madrasah diakui dan Terakreditasi
dengan SK Kanwil Depag RI
 Tanggal SK : ___________________
 Pejabat Penandatangan SK : ___________________
 Visi :
Terwujudnya kader ulama yang mempunyai wawasan ilmu pengetahuan serta intelektual, serta menjadi muslim yang berkualitas, berjiwa ikhlas, kritis dan jujur yang dimotivasi oleh iman dan taqwa

 Misi :
A. Memberikan penguasaan atau kompetensi dalam ilmu keislaman, kewarganegaraan, sains dan teknologi.
B. Menyiapkan kader Alumni yang bersikap humanitas, objektif, profesional, dan berakhlak mulia serta mampu mengimplementasikan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari.


 Tujuan :
A. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli dibidang agama Islam sesuai dengan tuntutan pembangunan negara dalam rangka peningkatan mutu santri pada madrasah dan Pondok Pesantren Nurul Islam Sribandung.
B. Untuk menyiapkan lulusan (alumni) yang memiliki kemampuan dasar keagamaan dan sosial kemasyarakatan yang diperlukan dalam pembangunan sebagai ulama yang intelek.

 Sasaran :



B. SEJARAH SINGKAT
1. Pendiri / penggagas dan keikutsertaan masyarakat (termasuk th didirikan) :
Madrasah Aliyah PPNI Seribandung merupakan satu lembaga pendidikan Islam dibawah naungan Pondok Pesantren Nurul Islam Seribandung yang di kelola oleh Yayasan Al-Anwar yang didirikan pada tanggal 14 Desember 1966 M bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1385 H.
2. Tujuan pendirian
Pendirian madrasah ini dilatarbelakangi oleh tekad dan niat yang tulus dari para pendiri yang menginginkan kualitas pendidik Islam semakin maju dan mampu memberikan pendidikan dan bimbingan kepada santri agar menjadi manusia yang berilmu, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT serta berakhlak mulia untuk menjadi penerus perjuangan agama Islam di muka bumi, selain itu juga agar mereka mampu menjadi figur yang secara kapasitas memiliki intelektual yang tinggi dan integritas moral yang kokoh serta etos kerja dan loyalitas yang tangguh demi syi'ar Islam dan kemajuan umat dan bangsa.

3. Untuk siapa sekolah tersebut
Pendirian Madrasah Aliyah PPNI ditujukan untuk ummat Islam secara keseluruhan, Madrasah ini lahir juga karena kebutuhan baik secara formal maupun informal.
4. Peran dan harapan masyarakat terhadap sekolah
Karena Pesantren ini lahir dan didirikan oleh seorang kyai yang bernama al-Ustadz K.H. Anwar bin H. Kumpul yang kemudian kepemimpinan pesantren dilanjutkan oleh keluarga (termasuk kepemimpinan madrasah di dalamnya) maka peran masyarakat hanya sebatas memberikan support berupa terjaminya keamanan pesantren tersebut.
Sementara harapan masyarakat terhadap madrasah ini adalah tetap mampu mempertahankan tradisi klasiknya dan menambah khazanah modern, karena madrasah ini tidak terlepas dari aktiitas pesantrenyang menaunginya sehingga harapan masyarakat akan kebesaranya nama PPNI Seribandung tetap menggaung sebagaimana 50 tahun awal berdirinya. Dimana pesantren ini menjadi salah satu pesantren dengan kualitas tinggi di Nusantara.

5. Bentuk sekolah (jenjang dan jenis serta boarding atau non boarding)
Jenjang Pendidikan
Madrasah ini memliki jenjang setara dengan SMA
Jenis Sekolah
Jenis dari madrasah ini ada yang Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) dan Madrasah Aliyah Umum (MAU)/IPS.
Boarding
Karena madrasah ini di bawah naungan pondik pesantren hampir seluruh santrinya berada di dalamnya (diasramakan) atau menggunakan sistem boarding. Tetapi ada beberapa siswa yang bersal dari sekitar desa/lokasi yang memilih untuk pulang pergi dan pihak madrasah juga menyetujuinya tetapi santri yang tidak mukim ini memliki kekuruangan yaitu tidak bisa mengikuti kegiatan kesantrian secara penuh.
6. 1 sd 4 untuk menggali visi dan misi sekolah bila belum dirumuskan)

C. DATA SDM SEKOLAH/MADRASAH:
1. Siswa mencakup (3 tahun terakhir):
1) Jumlah murid termasuk laki-laki dan perempuan
Adapun jumlah santri pada tahun pelajaran 2007/2008 adalah sebanyak 223 orang dengan rincian sebagai berikut :
Kelas Jenis Kelamin Jumlah
Laki-laki Perempuan
X 40 29 69
XI 19 36 65
XII 41 48 88
Jumlah 110 113 223
Sumber : Dokumentasi Madrasah Aliyah Tahun Pelajaran 2007/2008

2) Sekolah asal dan daerah asal siswa
Sebagian besar adalah lulusan MTs (khususnya MTS PPNI Seriabndung) dan ada juga dari SMP
3) Jumlah pendaftar dan yang diterima
Madrasah ini tidak menetapkan kuota pendaftar, berarapapun jumlah pendaftar asalkan sesuai krtiteria bisa diterima.
4) Rata-rata nilai yang diterima
6.5
5) Jumlah lulus dan tidak lulus bagi kelas terakhir
Tahun 2005/2006 Lulus 100%
Tahun 2006/2007 Lulus 100%
Tahun 2007/2008 Lulus 100%

6) Nilai rata-rata kelulusan

7) Setelah lulus kemana (melanjutkan sekolah atau bekerja?
Setelah Lulus kebanyakan melanjtkan sekolah danada yangmemilih untuk bekerja sesuai kemampuan ekonomi keluarga lulusan.
8) Latar belakang pendidikan dan pekerjaan orang tua
Sebagaian besar pekerjaan orang tua santri adalah petani, pedagang, buruh dan sedikit sekali pegawai dan wirasawasta.
9) Penghasilan orang tua (rata-rata)
Penghasilan orang tua siswa berkisar Rp.1.500.000,- sampai Rp.2.500.000,-

2. Guru :
1) Latar .Belakang.Pendidikan dan mata pelajaran yang diasuh
Kondisi terakhir guru dan staf madrasah Aliyah Pondok Pesantren Nurul Islam Sribandung Tahun Pelajaran 2007/ 2008 adalah :
- Guru 23 orang laki-laki, 10 orang perempuan
- Staff Tata Usaha (Adm) 3 Orang Laki-laki
- Pustakawan 1 Orang laki-laki
- Teknisi Komputer 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan.
Dengan rincian dapat dilihat dalam tabel berikut :
No Keadaan Guru/ Pegawai Jumlah
1 Guru PNS (DPK) 2 Orang
2 Guru Tetap Yayasan 24 Orang
3 Guru Tidak Tetap 7 Orang
4 Pegawai 6 Orang
Jumlah 39 orang
Sumber : Profil Madrasah Aliyah Tahun Ajaran 2007/2008

2) Status guru (pns/non pns atau tetap tidak tetap
Ada pada tabel diatas
3) Gaji yang diterima
Berkisar Rp.400.000,- Rp.1.600.000,-
4) Kegiatan ekstra kurikuler yang diadakan
-

3. Kepala sekolah;
1) Proses pengangkatan termasuk masa jabatannya
Di pilih dan ditunjuk oleh Yayasan yang berkoordinasi dengan seluruh keturunan pendiri pesantren
2) Jabatan sebelum menjadi kepala sekolah
Guru/Ustadz pada madrasah Aliyah PPNI
3) Latar belakang pendidikan
Strata 1
4) Pelatihan yang pernah diikuti, terutama pelatihancalon kepala sekolah atau pelatihan manajemen sekolah, ataupun pelatihan lainnya
-
5) Prestasi selama menjadi kepala sekolah
-
4. Tenaga kependidikan& Administrasi
1) Jumlah dan latar belakang pendiddikan
Ada pada table diatas dengan latar belakang pendidikan SMU dan D1
2) Jenis tenaga (pustakawan, laboran dan administrasi)
Ada pada table diatas dengan latar belakang pendidikan SMU dan D1

D. KURIKULUM DAN KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR
1. KURIKULUM YANG DIPAKAI
Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Nurul Islam Sribandung menerapkan kurikulum terpadu atau kombinasi antara kurikulum Pondok Pesantren dengan Kurikulum Departemen Agama dan Diknas, yang kesemuanya berorientasi kepada pembinaan aqidah, ibadah, akhlak, kecerdasan dan keterampilan.
Kurikulum Nasional dan Departemen Agama
Kurikulum ini memuat materi pelajaran sebagai berikut :
Tabel
Muatan kurikulum Nasional dan Departemen Agama
No Mata Pelajaran
1 Pendidikan Menengah Umum
1. Bahasa Indonesia
2. PPKn
3. Sejarah Nasional dan Dunia
4. Ekonomi (kelas 1)
5. Akuntansi
6. Geografi
7. Fisika
8. Biologi
9. Kimia
10. Bahasa Inggris
11. Matematika
12. Bahasa Arab
13. Sosiologi (kelas II)
14. Penjas dan Kesehatan
15. Kesenian
II Pendidikan Agama Islam
1. Al-Quran Hadits
2. Akidah Akhlak
3. Fiqih
4. SKI

Tabel di atas menunjukkan bahwa kurikulum Madrasah Aliyah Nurul Islam Sribandung disusun berdasarkan perpaduan antara kurikulum Nasional dan Kurikulum Departemen Agama untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum ini merupakan seperangkat rencana dan peraturan mengenai isi dan bahan pelajaran dan serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Mata pelajaran yang diajarkan meliputi materi umum dan materi agama Islam. Dengan demikian Madrasah Aliyah Nurul Islam Sribandung telah memadukan antara dua sisi, yaitu ilmu-ilmu terapan dan ilmu-ilmu agama Islam (transendental). Harapan yang ingin dicapai pihak sekolah setelah santri tamat dari madrasah adalah output yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan landasan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

Kurikulum Muatan Lokal
Adapun pelajaran intensif kurikulum muatan lokal MAF dilihat pada tabel berikut :
Tabel
Kurikulum Lokal Madrasah Aliyah Nurul Islam Sribandung
No Mata Pelajaran Tujuan
1 Bahasa Arab
a. Muhadtsah Santri menguasai muhadtsah secara aktif
Hifzil Qawaid Santri menguasai hafalan seluruh kitab nahwu shorof
2 Bahasa Inggris
a. Intensif Conversation Santri menguasai percakapan bahasa Inggris secara aktif
b. Intensif Gramatikal Santri menguasai gramatikal bahasa Inggris dengan baik
3 Tahfiz Al-Quran Santri mampu menguasai hafalan Al-Quran
4 Tilawah Al-Quran Santri dapat menjadi qori/qoriah
5 Kaligrafi Santri mampu mengembang-kan seni kaligrafi
6 Muhadoroh Santri menguasai retorika/ pidato
7 Tafsir Al-Quran/ Hadits Santri-santri mampu menelaah isi Al-Quran dan kandungan hadits sebagai sumber sumber hukum Islam
8 Balagha/ Ilmu Bayan, Ilmu Ma'ani dan Arudh Santri mampu memahami sastra Arab dan dapat menyusun karangan dalam bentuk bahasa yang tinggi.
9 Ibadah Kemasyarakatan Santri mampu membimbing dan menjadi tokoh yang dapat hidup ditengah-tengah masyarakat dengan keilmuan yang telah dimilikinya
10 Ketuhanan/ Tauhid Santri miliki ketangguhan iman dan mampu menghadapi berbagai ketimpangan yang ada di dalam pemahaman keagamaan.

Berdasarkan tabel di atas, tergambar bahwa madrasah Aliyah Nurul Islam Sribandung merumuskan suatu metode kurikulum lokal sebagai ciri khasnya. Muatan kurikulum ini difokuskan pada pembentukan keterampilan santri dalam bidang bahasa Arab dan Inggris, disamping tahfiz dan tilawah Al-Quran, kaligrafi dan muhadoroh. Pada mata pelajaran bahasa Arab difokuskan pada penguasaan muahdatsah dan hifzul qawaid. Tujuannya agar santri menguasai muhadatsah secara aktif dengan menggunakan kaidah-kaidah nahwu dan shorof yang baik dan benar. Tidak berbeda dengan bahasa Arab, bahasa Inggris juga difokuskan pada penguasaan intensif conversation dan intensif gramatikal. Tujuannya agar Santri mampu berbahasa Inggris secara aktif dengan menggunakan gramatikal yang baik dan benar

2. JAM MASUK DAN KELUAR SEKOLAH
Jam masuk sekolah pukul 08.00 WIB dan keluar pukul 13.00 WIB
3. KEGIATAN KURIKULER
-
4. KEGIATAN EKSTRA KURIKULER
Muhadharah (praktek pidato dan ceramah)
Kepramukaan (non-aktif)
Muthola’ah (pengkajian khusus kitab kuning)
dll

E. SARANA DAN PRASARANA
1. GEDUNG
1) LETAK SEKOLAH/MADRASAH
Letak Madrasah Aliyah PPNI berada di tengah antara Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah di dalam satu komplek Maskanussalam ( komplek PPNI Seribandung).
Dengan peta sederhana sebagai berikut :

2) KEPEMILIKAN GEDUNG (Milik sendiri, menyewa, pinjam)
Gedung madrasah ini milik sendiri/yayasan Al-Anwar
3) LUAS TANAH DAN LUAS BANGUNAN YANG TELAH ADA
Madrasah Aliyah Nurul Islam Sribandung didirikan di atas tanah seluas 1026M2 dari 1900 M2 dari keseluruhan tanah yang ada dengan status tanah adalah hak milik. Dengan fasilitas penunjang proses belajar mengajar terdiri dari berbagai sarana

4) JUMLAH DAN KONDISI KELAS DAN KAPASITAS KELAS
5) JUMLAH GEDUNG DAN BANGUNAN YANG ADA BERIKUT PERUNTUKANNYA
Dua poin diatas di gambarkan sebagai berikut:

No Jenis Fasilitas Jumlah Keterangan
1 Kursi Belajar 300 buah
2 Meja dan Kursi Guru 55 buah
3 Meja dan Kursi Kantor 7 buah
4 Lemari 5 buah
5 Lemari File Kabinet 1 buah
6 Komputer 15 unit
7 Papan Statistik 1 buah
8 Papan Data Guru 1 buah
9 Papan Nama Madrasah 1 buah
10 Sumur Bor 1 unit
11 Listrik 1 unit
12 Kamar Mandi + WC Guru 3 ruang
13 Kipas Angin 5 buah
14 Tip Recorder 1 buah
15 Peralatan Lab IPA 1 buah
16 Wirelles 1 unit
18 Perpustakaan 1 ruang
19 Mushallah 1 buah
Sumber : Dokumentasi MA Nurul Islam Sribandung
Dari data fasilitas di atas, maka dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana di MA Nurul Islam Sribandung sudah cukup memadai untuk melaksanakan visi dan misi khususnya dalam mempersiapkan santri unggul dalam bahasa Arab terutama dalam pemahaman keagamaan.


2. SARANA PENDUKUNG
1) KANTOR (pimpinan, wali kelas, tata usaha)
Kantor kepala Madrasah ada satu buah dengan ruang tertutup (satu ruang khusus yang terintegrasi dengan kantor sekolah)
Sedangkan kantor walikelas di integrasikan dengan kantor guru
Sementara ruang tata usaha di buat terpisah
2) RUANG KERJA GURU
Ruang kerja guru terintegrasi dengan ruang tamu madrasahnhanya saja di buat sekap tersendiri dengan fasilitas yang agak kurang mendukung seperti rak buku dan sebagainya.
3) PERPUSTAKAAN (berapa banyak koleksi, jam pelayanan, seberapa kunjungan siswa dan guru dll)
Koleksi perpustakaan madrasah masih terbilang sedikit dikarenakan koleksi hanya masih sebatas suport buku-buku dari bantuan Departemen Agama dan instansi-instansi terkait lainya.
Jam pelayanan di buka selama jam sekolah
Sementara jumlah kunjungan siswa dan guru dalam seharinya rata-rata tidak lebih dari 20 orang siswa
4) LABORATORIUM
Pada tahun 2002 Madrasah ini mendapat bantuan seperangka Laboratorium bahasa dan ruang komputer lengkap dengan berbagai fasilitas di dalamnya, tetapi kemudian tidak begitu di manfaatkan dengan baik sehingga terkesan mubazir.
Hanya Laboratorium IPA yang tersisa namun penggunaanya belum maksimal.
5) RUANG KOMPUTER
Ada, tapi untuk saat ini tidak berfungsi lagi. Yang ada hanya beberapa komputer di kantor sekolah.
6) MASJID/MUSHOLLAH
Madrasah ini memiliki mushola khusus yang berada di ruang kantor sekolah/madrasah sementara itu juga terdapat masjid yang terintegrasi dengan masjid Pesantren.
7) FASILITAS OLAHRAGA
Hanya terbatas pada fasilitas standar praktek mata pelajaran penjaskes/olahraga
8) FASILITAS KESEHATAN
Tidak ada
9) LAPANGAN UPACARA
Berada di depan ruang kelas dan kantor madrash yang lama dengan luas yang standar (sesuai ukuran panjang dan lebar gedung madrasah)
10) TAMAN
Taman madrasah hanya sebatas taman mini yang letaknya berada di depan kelas masing-masing
11) DLL

F. PENDANAAN SEKOLAH
1. SUMBER DANA
Karena madrasah ini swasta maka sumber dana berasal dari swakelola yayasan, tetapi secara khusus sumberdana utama adalah berasal uang SPP siswa (terkadang terintegrasi dengan dana BOS), kemudian bantuan pemerintah serta sumbangan dari masyarakat umum).
2. PENGELUARAN DANA
Hampir separuh pengeluaran dana diperuntukan untuk menggaji guru dan karyawan, pemeliharaan gedung baru kemudian biaya perasional madrasah dll.
3. RAPBS/M ADA ATAU TIDAK DAN SIAPA YANG MENYUSUN DAN BAGAIMANA PROSES PENYUSUNAN
-
4. SISTEM PENGELOLAAN DANA (transparan dan akuntabel) ?
Dari pengamatan penulis serta pengalaman (karena penulis adalah lulusan Madrasah ini) sistem pengelolaan dana masih terbilang belum transparan apalgi akuntabel, sehingga terkadang hal ini sering menjadi permasalahan tersendiri bagi civitas akademika madrasah.
G. PRESTASI SEKOLAH/MADRASAH
1. AKADEMIK
1) (NILAI UAN, NILAI SEMESTERAN)
Berada di peringkat 20 sekolah/madrasah baik negeri dan swasta di kabupaten Ogan Ilir dengan nilai sebagai berikut :

Tahun 2008/2009
BIN ING MAT EKO SOS GEO TOTAL
7.28 7.44 7.91 7.16 7.20 7.56 44.55

Tahun 2007/2008

2) PERBANDINGAN NEM(UAN) ANTARA MADRASAH DAN SEKOLAH 3 TAHUN TERAKHIR UNTUK TK kABUPATEN / KOTA, TK PROPINSI DAN BILA MUNGKIN TK NASIONAL
Pada tahun Ajaran 2008/2009 berada di peringkat

2. NON AKADEMIK (OLAH RAGA, SENI, ORGANISASI, KEGIATAN LAINNYA)

H. VISI DAN MISI SEKOLAH/MADRASAH
1. SIAPA YANG MENYUSUN
Yayasan Al-Anwar
2. APAKAH SEMUA KOMPONERN SEKOLAH/MADRASAHMENGETAUHI?
Sebagian komponen terlibat khususnya pengurus Yayasan

I. KEPEMIMPINAN SEKOLAH/MADRASAH
1. CARA PENGANGKATAN (SYARAT & PROSEDUR)
Ditunjuk dan di angkat oleh Yayasan Al-Anwar dengan prosedur harus keturunan pendiri pondok pesantren Nurul Islam.
2. PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Di tunjuk langsung dengan syarat keturunan pendiri sekalipun belum meliliki kemampuan yang mumpuni dan berkualitas.
3. TRANSPARANSI PENGELIOLAAN PROGRAM DAN DANA
Pengelolaan pendanaan madrasah cendrung tertutup karena antara kepala madrasah dan bendahara madrash masih memiliki hubungan keluarga sehingga masih dia nggap belum transparan.
4. KEIKUT SERTAAN STAKEHOLDERS
Madrasah ini belum memberikan kesempatan yang luas kepada seluruh perangkat terkait untuk memajukan madrasah. Hal ini lebih di sebabkan oleh pola kepemimpinan yang diterapkan yakni ekslusif.

5. KEOTONOMAN PENGELOLAAN
Pengelolaan madrasah ini masih terbilang belum profesioanl dan belum menunjukan pengelolaan berbasis kualitas. Hal ini terlihat dari kurangnya kemampuan manajerial madrasah khususnya yang terkait dengan pembuat kebijakan.

J. SUASANA SEKOLAH/MADRASAH
1. NYAMAN
Suasana madrasah ini amat sangat nyaman hal ini karena lokasi madrasah yang berada di sebuah desa yang di kelilingi oleh lebak atau ruang terbuka yang berisi air cukup besar serta hutan yang masih terbilang alami.
2. ISLAMI
Sangat Islami, hal ini karena keberadaan madrasah berada di sebuah kompleks pesantren yang memang memiliki lokasi yang luas dan terintegrasi dengan asrama maupun tempat-tempat penginapan santri lainya.

C. ANALISIS SWOT MENENTUKAN ARAH PENGEMBANGAN MA PPNI SERIBANDUNG ; TAWARAN SOLUSI
Berdasarkan kondisi riil MA PPNI sekarang sebagaimana di atas, perlu kiranya untuk mempertajam “Bagaimana MA PPNI ke depan ?”. Sebagaimana analisis singkat di atas memberikan gambaran bahwa umumnya permasalahan-permasalahan yang dihadapi MA PPNI secara garis besar terinci yakni Pertama, perangkat keras, yakni prasarana dan sarana baik secara kualitas maupun kuantitas belum mampu untuk merealisasikan program-program yang sudah dirumuskan. Kedua, perangkat lunak, yakni berhubungan dengan a) sumber daya manusia dari beragam unsur pimpinan, guru/ustada-ustadzah, pustakawan, tenaga administrasi dan santri/siswa baik kuantitas maupun kualitas masih memerlukan pengembangan dan peningkatan, b) peraturan dan tata tertib acuan operasional pelaksanaan program belum lengkap, c) sistem administrasi dan manajemen, dan informasi belum profesional.
Kedua permasalahan di atas, dapat dikatakan sebagai renungan bersama untuk mempertanyakan kondisi dan menjawab bagaimana MA PPNI ke depan ?. Maka, dibutuhkan sebuah analisis SWOT. Sebab, keberhasilan suatu pengembangan, sangat ditentukan oleh optimalisasi dalam memobilisasi sumber daya untuk menunjang pengembangan MA PPNI, yaitu baik potensi dan kelemahan (sebagai faktor internal), dengan mempertimbangkan faktor eksternal yaitu peluang yang mungkin dapat dimanfaatkan serta ancaman yang perlu diantisipasi.
Analisis akademik baik internal maupun eksternal perlu dilakukan agar dapat diketahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada, sehingga dapat dirumuskan suatu strategi untuk meningkatkan, memajukan dan membangun MA PPNI ke depan dan dapat mengatasi berbagai persoalan yang ada dengan memanfaatkan berbagai peluang serta mengantisipasi berbagai ancaman/tantangan. Adapun analisis SWOT terhadap MA PPNI dirumuskan sebagai berikut :


a. Kekuatan (Stength)

Faktor internal yang menjadi kekuatan pendorong pembangunan MA PPNI yaitu :

1. Letak MA PPNI yang Strategis

MA PPNI merupakan lembaga pendidikan Islam yang berada di desa Seribandung lebih kurang 32 KM dari pusat kabupaten dan berada di desa yang memang sudah amat sangat dikenal oleh masyarakat luas khususnya Sumatera Selatan. Posisi MA PPNI tersebut sangat strategis karena dilalui jalur lintas kota jalan kecamatan Tanjung Batu
2. Besarnya Jumlah Input

Jika dilihat dari jumlah pesantren dan madrasah yang ada di Sumatera Selatan khususnya Madrasah tsanawiyah (MTs) mencapai ratusan lembaga adalah potensi yang harus digarap secara intensif oleh MA PPNI, sebab sebagai salah satu “lembaga pemasok” Sumber Daya MA PPNI. Alumni dari SMP dan sekolah umum juga masih dapat dikatakan sebagai sumber potensi. Potensi ini harus dicarikan strategi dan mekanisme agar MA PPNI dapat memproduk output yang lebih acceptable dengan kualitas keagamaan yang tidak diragukan lagi.

3. Bercirikan Agama

MA PPNI atau Pondok Pesantren Nurul Islam (PPNI) dari dahulu terkenal dengan keahlian dalam ilmu kemasyarakatan dan keahlianya dalam ilmu Nahwu dan Sharaf. Artinya masalah ilmu kemasyarakat selalu diserahkan kepada alumni-alumni Seribandung. Untuk itu, ciri khas Ilmu Kemasyarakatan dan Ilmu Nahwu Sharaf dalam lembaga MA PPNI merupakan kekuatan yang patut untuk dipertahankan MA PPNI sebagai lembaga yang bercirikan agama dan mengutamakan akhlak.
Apalagi beberapa lulusan MA PPNI (khususnya santri/siswa dengan system boarding) yang sudah kembali ke masyarakat, tentunya mereka berperan strategis dalam bidang keagamaan, misalnya mereka dipercaya menjadi pemuka agama, P2N, ustadz, guru-guru agama, da`i dan lain sebagainya untuk menghimpun masyarakat kembali kepada ajaran yang benar. Artinya lulusan MA PPNI dapat dihandalkan dalam bidang keagamaan dan kemasyarakatan walaupun nampaknya masih banyak sekali kekurangan, tapi paling tidak MA PPNI tetap berpegang teguh kepada ajaran Al-Qur’an dan Hadist yang menjadi dasar pendidirian MA PPNI.

4. Pusat Rujukan Keagamaan Masyarakat

Pondok Pesantren Nurul Islam (khususnya madrasah aliyah-nya) dilahirkan berlatar belakang dari keinginan murni masyarakat luas dan tokoh ulama besar terhadap nilai-nilai agama berkembang di Sumatera Selatan. PPNI sampai dengan saat ini masih menjadi “pusat rujukan” bagi masyarakat khususnya masyarakat disekitar PPNI maupun masyarakat umum. Banyak sekali alumni PPNI yang menjadi tokoh/ulama dan kiyai di masyarakat. Secara kelembagaan PPNI masih dipercaya untuk tetap teguh dalam bidang keagamaan di tengah-tengah masyarakat.

5. Memiliki Nama Besar
Nama PPNI sudah sangat terkenal di wilayah sumatera selatan bahkan provinsi-provinsi di sekitar Sumatera Selatan selain karena pesantren ini merupakan salah satu pesantren tertua di Sumatera Selatan ia juga merupakan pesantren yang memiliki keunikan yang berbeda yakni tempat tinggal yang terbuat dari semacam gubuk (bangunan yang mirip tempayt tinggal disawah) yang dibangun sendiri oleh santri mukimnya. Sejak kelahiran bahkan alumni pesantren ini telah menjadi ulama-ulama besar bahkan ada juga yang telah mendirikan puluhan pondok pesantren diwilayahnya. PPNI dahulu dikenal sebagai pondok pesantren yang punya kualitas dan cirikhas ilmu kemasyarakatan dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan nahwu Sharaf serta keahlian membaca kitab kuning yang fasih. Selain itu pesantren ini dulu juga terkenal dengan ”produksi’ da’i dan ulamanya yang mumpuni.

b. Kelemahan (Weakness)

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas

Sampai dengan saat ini jumlah staf pengajar yang sudah berkualifikasi S1 sudah ada, namun kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran masih sangat minim hal ini lebih disebabkan oleh masih ada beberapa guru yang unqualified dan mismatch, tentu hal ini sangat mengganggu proses menuju pengembangan kulaitas.

2. Budaya Belajar Masih Lemah
Kondisi objektif yang terjadi di tingkat siswa/santri saat ini sangat memperhatinkan. Budaya belajar menurun indikator yang dapat di lihat adalah santri/siswa sedikit sekali membuat kelompok belajar dan berdiskusi kalaupun ada itupun karena adanya ”tekanan” dari pihak sekolah. Siswa/santri justru disibukkan rutinitas sehari-hari yang monoton

3. Rendahnya Sosialisasi Lembaga

Harus diakui rendahnya sosialisasi salah satu penyebab MA PPNI kurang di kenal di masyarakat secara merata. Aktifitas yang mendekati sosialisasi dilakukan, tapi butuh sosialisasi yang terus menerus dalam kerangka meningkatkan kualitas lembaga. Selama ini sosialisasi hanya dilakukan berdsarkan siswa/santri yang belajar/bersekolah di MA PPNI. Hal ini tentu kualitas sosialisasiya belum memadai olehkarena itu sosialisasi dengan menggunakan teknologi informasi dan modern perlu dilakukan.

6. Minimnya Kesadaran Sivitas Akademika Terhadap Peningkatan Mutu Madrasah

Saat ini di MA PPNI telah menggejala penyakit individualisme, sehingga kesadaran sivitas akademika terhadap peningkatan mutu rendah. Budaya-budaya lama yang menyangkut kepentingan kelompok dan pribadi masih sangat kental terasa diskusi-diskusi ringan sivitas akademika lebih kepada diskusi-diskusi yang hampir tidak ada manfaatnya sehingga tema-tema peningkatan mutu yang perlu didiskusikan justru tidak tersentuh sam sekali.

7. Minimnya Informasi Aktual Mengenai MA PPNI Seribandung

Seiring dengan berkembangnya teknologi dan informasi yang semakin maju, maka daerah dituntut untuk menyampaikan informasi dan promosi yang seluas-luasnya mengenai potensi yang dimiliki oleh MA PPNI Seribandung dalam rangka menarik minat input dan pengguna alumni MA PPNI Seribandung. Harus diakui bahwa informasi aktual tentang MA PPNI Seribandung masih belum optimal. Bahkan, bagian HUMAS yayasan tidak dikelola secara baik dan optimal untuk mempromosikan potensi yang dimiliki oleh MA PPNI Seribandung, sehingga informasi yang aktual belum diketahui oleh masyarakat seantero Sumatera Selatan. Untuk mengatasi kondisi tersebut, maka perlu dibentuk pusat informasi PPNI Termasuk, pemanfaatan teknologi informasi antara lain penggunaan internet dan lain-lain.

c. Peluang (Opportunity)

1. Globalisasi

Globalisasi seakan-akan telah kita dianggap bagian hidup kita sehari-hari dan tidak mungkin dipisahkan lagi. Banyak tantangan budaya global hebat yang sedang kita hadapi dan yang sangat mempengaruhi hidup dan kehidupan kita, bahkan sebagian justeru mengancam budaya dan eksistensi kita sendiri sebagai bangsa, yakni terorisme, kapitalisme global. Bagaimana pesantren khususnya MA PPNI Seribandung dikembangkan agar akibat negatif dari pengaruh budaya global itu dapat ditekan seminimal mungkin ?. Bahkan menjadikan globaliasi sebagai peluang. Karenanya, kita harus menemukan cara pengembangan sumber daya manusia yang dapat beradaptasi secara normal dan dapat memilih dan memilah apa yang baik bagi dirinya, masyarakatnya, dan bangsanya. Arus Globalisasi yang merambah ke segala aspek kehidupan merupakan peluang yang harus disikapi secara cermat oleh unsure pimpinan MA PPNI Seribandung dan masyarakat Sumatera Selatan. Misalnya, dalam bidang teknologi informasi, arus globalisasi menyebabkan terjadinya cepatnya penyebaran ilmu pengetahuan yang lebih luas dan bebas. Hal ini dapat menjadi peluang MA PPNI Seribandung untuk meningkatkan kinerja SDM, keilmuan dan sosialisasi dakwah yang luas.

2. Otonomi Daerah

Madrasah Aliyah yang berada di bawah naungan Departemen Agama tidak termasuk dibawah tanggungjawab Departemen Pendidikan Nasional (DEPDIKNAS), namun situasi Otonomi daerah memiliki dampak terhadap lembaga ini. Kebijakan dan Peraturan Daerah setidaknya dapat mendukung pelaksanaan pembangunan dalam berbagai aspek, termasuk untuk membantu pembangunan dan pengembangan MA PPNI Seribandung. Pemberlakuan berbagai peraturan mengenai otonomi daerah tersebut memberikan wewenang yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah untuk dapat mendukung secara bebas pengembangan Madrasah Aliyah. Dan Madrasah Aliyah dapat mempunyai kreasi dan kreatifitas atas untuk dapat melaksanakan pembangunan dan pengembangan IAIN atas prakarsa sendiri yang didukung oleh pemerintah daerah. Hal tersebut memberikan peluang yang besar kepada daerah dan Madrasah Aliyah untuk mandiri dan mengembangkan potensinya.

3. Peningkatan Kerjasama

Kerjasama dengan pihak luar yang saling menguntungkan dengan setiap daerah mempunyai potensi dan kemampuan yang berbeda. Oleh karena itu, pada masa Otonomi Daerah ini sangat memungkinkan adanya jalinan kerjasama antara pemerintah daerah yang satu dengan pemerintah daerah yang lain dan antara pemerintah dengan swasta, baik kerjasama didalam maupun diluar negeri. Hubungan keluar PPNI, di tingkat Desa, Kecamatan, Kabutapen, Provinsi, Nasional dan Internasional dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran, harus menjadi prioritas, karena ini termasuk peluang yang besar untuk pengembangan MA PPNI.

4. Adanya Kontribusi dan Peranserta Pemerintah, Masyarakat dan Swasta

Konstribusi pemerintah, swasta (dunia usaha) dan masyarakat menjadi sangat penting dalam mendukung pembangunan dan pengembangan MA PPNI Seribandung. Lembaga-lembaga seperti : BUMN, BUMD, dan Lembaga Keuangan Terhadap Masyarakat. Peran serta BUMN (PT. Pupuk Sriwijaya, Pertamina, PLN, Telkom dan lainnya), dan BUMD serta perusahaan-perusahaan kecil-menengah lainya sangat menunjang dalam pelaksanaan pengembangan MA PPNI Seribandung.

5. Pelaksanaan Event-event Nasional dan Internasional

Peluang untuk menjadikan MA PPNI Seribandung sebagai pusat dan tempat pelaksanaan event-event daerah dan nasional sangat besar. Disamping, pemerintah daerah di Sumatera Selatan bahkan kabupaten Ogan Ilir selalu di percaya untuk menjadi penyelenggara pada event-event tertentu. Maka, secara otomatis MA PPNI Seribandung pun memiliki peluang tersebut. Peluang yang sangat besar tersebut antara lain :
a. Sebagai ajang promosi MA PPNI Seribandung ke tengah-tengah masyarakat luas, terutama kelebihan dan keungggulan yang dimiliki oleh MA PPNI Seribandung.
b. Sebagai ajang untuk meningkatkan prestasi ilmiah, kreatifitas siswa/santri, olah raga dan seni santri.
c. Pelaksanaan event-event daerah dan nasional akan membawa efek berantai (multiplier effect) terhadap perkembangan PPNI, diantaranya perhatian pemerintah, masyarakat dan pengusaha, dermawan yang akan turut andil untuk mengembangkan PPNI menjadi milik masyarakat.
d. Terbangunnya sarana atau fasilitas belajar, gedung-gedung pusat-pusat pengkajian keagamaan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Sumatera Selatan.

6. Pengembangan Akademik

Sosialisasi bahwa PPNI menjadi kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan dan pengembangan akademik seni patut terus dikembangkan di segenap sivitas. Pemahaman sivitas akademika terhadap visi kepemimpinan MA PPNI Seribandung harus dapat direaliasasikan secara aplikatif dalam kehidupan sekolah dan masyarakat luas. Kegiatan belajar mengajar harus dituntut disiplin. Siswa/santri menjadi kuat dan dalam berbagai aspeknya. Menumbuhkan semangat belajar melalui budaya menulis, membaca dan berdiskusi.

d. Ancaman (Treath)

1. Dampak Negatif yang Disebabkan Oleh Globalisasi

Globalisasi antara lain ditandai dengan derasnya arus informasi dan komunikasi, sehingga berbagai informasi dapat dengan mudah diakses. Kurangnya kesiapan MA PPNI dalam menyikapi arus globalisasi akan berdampak negatif terhadap perilaku kehidupan masyarakat, yaitu masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian siswa/santri dan Sivitas Akademika PPNI, misalnya : pemakaian narkoba, budaya seks bebas, korupsi dan lain-lain. Hal-hal seperti ini merupakan ancaman yang perlu diantisipasi oleh PPNI.

2. Dampak Negatif dari Kualitas Input yang Masuk MA PPNI Seribandung

Jika kualitas input yang masuk ke MA PPNI Seribandung belum menjadi perhatian serius bagi sivitas akademika, dan segenap unsure pimpinan MA PPNI Seribandung. Kerjasama dalam bidang pembinaan input harus menjadi perhatian. Lingkungan pesantren dan madrasah yang ada harus diperhatikan. Dampak negatif dari kualitas input yang tidak memadai adalah output yang rendah kualitasnya. Sekolah hanya untuk mencari nilai dan memperoleh ijazah. Dampak ini akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap MA PPNI Seribandung sebagai institusi kualitas alumni menjadi tidak dapat “diperhitungkan” lagi di masyarakat. Padahal, kualitas output PPNI adalah akhlak dan kepribadian mulia dan senang beribadah.

3. Dampak Negatif dari Fanatisme Golongan

Perlunya dimasukkan fanatisme golongan sebagai ancaman dilatari bahwa perbedaan pendapat, dan argumentasi. Ancaman ini sangat mempengaruhi lain yang bisa tumbuh melihat fenomena sekarang ini, walau secara eksplisit dampak negatif terhadap kinerja warga pesantren. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan mengarah “menjelekan-jelek” kan, , mencemarkan nama baik seseorang. Semua ini merupakan dampak negatif dari fanatisme golongan. Padahal secara konkrit adalah setiap organisasi maupun golongan ketika mengambil kebijakan-kebijakan harus sama-sama kembali kepada Al-Qur`an dan Al-Hadits itu sendiri.
4. MA PPNI Seribandung Akan Tutup Kalau Tidak Ada Perubahan
Ancaman yang paling besar saat ini yang harus dipikirkan oleh MA PPNI Seribandung ke depan adalah ancaman, ketika calon in put tidak percaya dengan PPNI lagi, dan lembaga-lembaga pendidikan Islam lainya sangat marak, dapat mendorong kuantitas in put MA PPNI Seribandung. Bisa jadi, MA PPNI Seribandung akan “TUTUP” jika siswa/santri tidak ada yang mendaftar dan masyarakat tidak percaya dengan MA PPNI sebagai institusi. Karena itu, harus segera dicarikan solusi dan gerakan yang cepat untuk mendorong kecintaan masyarakat terhadap MA PPNI Seribandung.

D. ARAH BARU PENGEMBANGAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DALAM MENJAWAB TANTANGAN ZAMAN; SEBUAH TAWARAN ALTERNATIF
Marimba seperti dikutip Soebahar menyatakan bahwa pendidikan Islam adalah mencetak generasi muslim, dan tentunya pada hakikatnya sejalan dengan tujuan hidup manusia , hal ini berarti pada hakikatnya pendidikan Islam ditujukan untuk mewujudkan individu yang mampu memainkan tugas dan peranannya di muka bumi sebagai abdullah dan khalifah fi al-ardh, sebagaimana yang tertera dalam al-Qur’an
Untuk manjalankan tugas sebagai abdullah, terutama menyangkut aktivitas ibadah, maka diperlukan ilmu-ilmu agama. Kemudian untuk mendukung tugas sebagai khalifah fi al-ardh, maka tentunya tidak cukup hanya dengan ilmu-ilmu agama, tetapi perlu pasokan dari ilmu-ilmu umum (sains dan teknologi) untuk mengolah, memanfaatkan dan menjaga alam yang diselaraskan kaidah-kaidah Islam agar tidak menyimpang dari sistem nilai kemanusiaan dan ketuhanan.
Secara garis besar, SDM seperti itulah yang sebenarnya wajib dicetak oleh lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam perlu merancang dan merekonstruksi sistem pendidikannya untuk selalu up to date, sesuai dengan perkembangan zaman agar selalu mampu exist dalam segala aspek kehidupan dalam memakmurkan dan mensejahterakan bumi, namun juga tidak menghilangkan identitasnya sebagai lembaga pendidikan Islam.
Akan tetapi, berangkat dari wacana seperti yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, realitas pendidikan Islam saat ini belum mampu memainkan fungsi dan peranannya itu secara sempurna ditengah tantangan zaman dewasa ini. Oleh karena itu, rekonstuksi dan modernisasi pendidikan Islam perlu terus digalakkan sehingga mencapai proses dan hasil yang memadai. Dan nampaknya ada beberapa hal yang patut diperhatikan sebagai pedoman dalam pengembangannya.
Fakhruddin menyatakan bahwa strategi yang diperlukan agar pendidikan Islam dapat tumbuh dan berkembang dengan kuat tanpa harus kehilangan jati dirinya adalah:
Pertama, strategi substantive. Lembaga pendidikan Islam dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi perlu menyajikan program-program yang komprehensif. Yang dilihat dari metode penyajiannya, program-program itu harus mampu menyentuh aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jika aspek-aspek itu dapat terintegral, maka lulusan lembaga pendidikan Islam diharapkan memiliki keseimbangan antara kualitas ilmu, iman, akhlah, dan skill/keterampilan.
Kedua, strategi bootom-up. Ini berarti bahawa pendidikan islam harus dikembangkan ari bawah. Konsep dan desain program serta struktur kelembagaan harus disesuaikan dengan potensi, situasi, dan aspirasi masyarakat, yang juga menyangkut masalah iptek.
Ketiga, strategi deregulatory. Lembaga pendidikan Islam seapat mungkin harus kreatif, inovatif, mandiri, dan tidak selalu hanya terikat dengan ketentuan-ketentuan baku yang sentralistik.
Keempat, strategi cooperative. Lembaga pendidikan Islam harus dikelola dengan suatu sistem manajemen profesional yang mampu merangkul dan memanfaatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat.
Selanjutnya, dari sisi internal nampaknya ada beberapa point penting yang wajib dibenahi, di antaranya adalah:
1. Tujuan, hal ini mempunyai peranan paling penting, karena tujuan merupakan pedoman dan arah setiap gerak langkah suatu institusi atau proses, termasuk pendidikan Islam. SDM yang dilahirkan oleh lembaga pendidikan Islam terkadang terkesan serba tanggung, hal ini tentunya disebabkan oleh tujuan yang tidak dirumuskan secara tegas dan jelas. Oleh karena itu, tujuan pendidikan Islam yang sesungguhnya –menciptakan generasi muslim sebaagi hamba Allah dan khalifah di Bumi – harus dijadikan acuan jelas dan sebagai identitas yang original.
2. Pengelolaan manajemen yang profesional dan bersih. Nilai-nilai Qur’ani mestinya diterapkan secara baik dalam manajemen ini. Karena, berhasil atau tidaknya proses pendidikan tergantung juga kepada manajemennya. Manajemen yang kotor tentunya tidak akan menghasilkan kualitas pendidikan yang memadai.
3. Guru yang kompeten. Guru sangat menentukan kualitas pembelajaran. Guru yang kompeten tentunya akan lain cara pembelajarannya dengan guru yang kurang kompeten. Sedangkan di lembaga pendidikan Islam masih banyak guru yang mengajar tidak sesuai dengan bidang ahlinya, seperti pelajaran matematika, fisika, kimia, dan lain sebagainya diajar oleh guru agama. Tentunya hal ini akan menimbulakan kerancuan, bagaimana mungkin seorang yang tidak mengerti fisika misalnya, ingin mencetak siswa yang ahli fisika?. Oleh karena itu, penugasan guru sesuai dengan bidangnya merupakan langkah wajib dan tidak boleh diabaikan.
4. Kurikulum. Sementara itu dalam pengembangan kurikulum ada beberapa landasan yang harus dipegang, yaitu landasan filosofis, sosiologis, psikologis, dan hakikat pengetahuan. Landasan filosofis berarti lembaga pendidikan Islam sejalan dengan falsafah bangsa Indonesia yang pancasilais; Landasan sosiologis berarti kurikulum dirancang atas kebutuhan dan tuntutan masyarakat, artinya kurikulum dikembangkan sebagai jawaban kepada masyarakat; Kemudian psikologis berarti pengembangan kurikulum disesuaikan dengan peserta didik, baik itu tingkatan intelektual, bakat, potensi, dan minatnya. Kurikulum yang tidak cocok dengan psikis peserta didik tidak akan menghasilkan kualitas yang diharapkan; dan hakikat pengetahuan, artinya kurikulum itu sejalan dengan ilmu pengetahuan yang sedang berkembang, tidak statis tapi dinamis.
5. Rekonstuksi metodologis. Proses pembelajaran merupakan inti dari kegiatan pendidikan, oleh karena itu, proses ini pun harus mendapat perhatian penuh. Disinilah terjadi proses transfer pengetahuan dan sekaligus nilai. Muhaimin dkk seperti yag dikutip Harto mengatakan ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan sebagai upaya rekonstruksi metodologis, yaitu: pendekatan pengalaman, pendekatan pembiasaan, pendekatan emosional, pendekatan rasional, pendekatan fungsional, dan pendekatan keteladanan.
6. Pengadaan fasilitas yang mencukupi.
7. Pendanaan. Beberapa rencana strategis pengembangan sistem pendidikan Islam yang telah diatur tidak akan berjalan semestinya tanpa adanya dana yang memadai. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya anggaran pendidikan Islam memerlukan dana yang lebih besar lagi. Penambahan dana untuk pendidikan Islam merupakan hal yang tidak dapat ditawar lagi, maka semua pihak yang terkait hendaknya mampu menutupi kekurangan ini, baik pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, serta tidak terlibat dalam praktek KKN yang menjadikan lembaga pendidikan Islam sebagai lumbung emas atau saasaran empuk guna memperkaya diri.
8. Sistem evaluasi yang tepat guna dengan menjangkau sasaran kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sistem evaluasi yang kebanyakan dilakukan saat itu sebenarnya cukup ideal, yaitu dengan adanya UAN/UN dan lain sebagainya, namun hal itu tidak berarti banyak ketika berbicara masalah afektif dan psikomotorik, karena sistem evaluasi yang berkembang saat ini nampaknya belum menyentuh ketiga aspek itu secara integral, sehingga tidak ada umpan balik sebagaimana yang di harapkan.

Dalam hal ini Hawi mengungkapkan ada beberapa upaya yang dapat dilakukan lembaga pendidikan Islam sebagai upaya menghadapi tantangan, yaitu:
1. Mengembangkan tradisi ilmiah. Tradisi ini perlu ditingkatkan lagi, mengingat usaha ini masih cukup minim terlaksana di lembaga pendidikan tinggi Islam. Dengan banyaknya akktivitas ini, maka pengembangan ilmu akan terus berlanjut dan meningkat. Mengaktifkan setiap komponen kurikulum agar berfungsi lebih maksimal.
2. Meningkatkan profesionalitas guru. Guru mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam hal ini, tanpa adanya guru yang berkualitas dan profesional. Mustahil akan terwujud SDM yang mumpuni. Oleh karena itu, perbaikan dan peningkatan kemampuan guru merupakan langkah yang tidak bisa ditawar lagi.
3. Meningkatkan pengelolaan. Manajemen dalam pendidikan Islam Lingkungan politik yang sering mendominasi dalam pengelolaan manajemen hendaknya dihilangkan, jika dibiarkan berlarut-larut hal ini hanya akan merusak. Yang paling penting adalah keprofesionalan, kedisiplinan, dan konsistensi, sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri.
4. Menyediakan fasilitas sarana dan prasarana. Fasilitas pembelajaran sangat menentukan hasil. Sungguh memprihatinkan kondisi fasilitas di beberapa lembaga pendidikan Islam, hal ini tentunya patut segera dibenahi, karena dengan fasilitas yang terbatas hanya akan menghasilkan SDM yang terbatas pula.
Dalam upaya peningkatan mutu lembaga pendidikan Islam itu, sebenarnya langkah strategis telah dilakukan di beberapa lembaga pendidikan Islam Indonesia.
Sebut saja misalnya pesantren. Suatu hal yang agak menggembirakan adalah dalam beberapa waktu yang cukup lama pesantren sudah semakin menyadari posisinya, secara perlahan pesantren mulai bersikap adaptif terhadap perkembangan masyarakat., hal ini terbukti dari berbagai pembaruan yang telah dilakukan pesantren. Pesantren mulai mengadopsi sistem pendidikan Islam modern, seperti madrasah. Bahkan pesanten membuka sekolah-sekolah umum dalam pesantren. Pesantren Tebuireng di Jombang adalah pesantren yang pertama yang mendirikan SLTP dan SMU, kemudian disusul oleh pesantren lainnya. Bahkan belakangan ini pesantren telah menunjukkan perkembangan yang luar biasa dengan berdirinya perguruan tinggi di pesantren, seperti Pesantren Darul ‘Ulum Jombang dengan Universitas Darul Ulum, Pondok pesantren Tebuireng Jombang dengan Universitas Hasyim Asya’ry, Pondok Pesantren Modern Gontor Ponorogo, dan Pesantren Modern al-Zaitun di Indramayu. Secara bertahap pesantren menyelaraskan diri dari konservatif menuju progresif. Langkah-langkah ini pun secara perlahan didikuti pesantren lainnya.
Kemudian madrasah, dalam rangka perbaikan dan peningkatan mutu, Departemen Agama mengimplementasikan pengembangan madrasah secara institusional melalui proyek khusus dengan mengintrodusir madrasah model, madrasah terpadu, dan usaha pengakreditasan madrasah.
Beberapa langkah strategis tersebut setidaknya membuktikan bahwa kesadaran akan perlunya rekonstruksi pendidikan Islam telah muncul dan dilaksanakan. Namun tentunya tidak bisa sebatas itu, karena tidak dapat dipungkiri, sampai saat ini pun lembaga pendidikan Islam masih berada ”di bawah” kualitas pendidikan umum. Meminjam kata Cak Nur dalam Malik Fajar, mengejar ketertinggalan itu seolah mengejar bayangan sendiri, semakin di kejar semakin menjauh. Oleh karena itu upaya perbaikan dan peningkatan proses, mutu, dan kualitas pendidikan Islam perlu terus digalakkan dengan berpedoman pada koridor-koridor yang sesuai dengan konsep Islam sebagaimana termaktub dalam al-Qur’an dan Hadits, sehingga lembaga pendidikan Islam itu sendiri tidak terlarut dan terjebak dalam istilah ”modernisasi” yang mungkin bisa menelan identitasnya sendiri.


BAB III
PENUTUP


............

Made Pidarta, Landasan Kependidikan Stimulus IlmuPendidikan Bercorak Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997) hlm. 2.
Ibid., hlm. 19.
Buku Profil Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Nurul Islam Sribandung, 2007, hal. 1
Abd. Halim Soebahar, Wawasan Baru Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), hlm.18
Fakhruddin, “Kontekstualisasi Pendidikan Islam: Sebuah Perancanaan Strategis”, dalam Kontekstualisasi dan Agenda Pendidikan Islam di Era Otonomi Daerah, Conciencia Jurnal Pendidikan Islam Nomor 1 Vol. II, (Palembang: PPs IAIN Raden Fatah Palembang, 2002), hlm. 97-98.
S. Nasution, Kurikulum dan Pengajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 14.
Kasinyo Harto, op.cit., hlm. 184-185.
Akmal Hawi, op.cit., hlm. 117-123.
Syarnubi Som, op.cit., hlm. 60.
Ibid., hlm. 65.
A. Malik Fajar, Reorientasi Pendidikan Islam, (Jakarta: Fajar Dunia, 1999), hlm. 21.

Read More